Nilai Positif Pemerintahan SBY dan Ambisi Politik

Table of Contents

CAHYOGYA.COM -   Selamat datang di cahyogyacom. Media yang mengangkat isu-isu yang belum banyak berkembang dimasyarakat dan menterjemahkannya dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan memilih untuk tidak kembali ke dunia politik berikutnya, menjadi salah satu penilaian positif. Keputusan SBY tersebut diambil karena SBY sadar betul bahwa dirinya telah cukup puas dengan pencapaian yang ada pada masa kepemimpinannya. Bahkan SBY telah memberikan sebuah kepercayaan publik bahwa dirinya mampu menjadikan negara ini baik jika dibandingkan dengan pemimpin sebelumnya.

Sebagai rakyat Indonesia tentunya kita sangat mengapresiasikan sekali pernyataan SBY tersebut dengan memilih pensiun dari dunia politik, hal tersebut memberikan sebuah sinyal kepada seluruh masyarakat bahwasanya apa yang telah kita peroleh hendaknya kita syukuri atas semua itu. Hal inilah yang menjadi sebuah tolak ukur pada diri kita bahwa semua perolehan yang ada hendaknya kita syukuri, namun hal tersebut jangan sampai berlebihan.

Manakala seorang diberikan sebuah kepercayaan untuk menjadi seorang pemimpin, hendaknya menjadi seorang pemimpin yang baik dan dapat dipercaya, jika memang telah tiba saatnya untuk lengser berikan kesempatan kepada mereka untuk menggantikan seseorang tersebut. Hal inilah yang menjadi sebuah kenyataan bahwa kita sebagai manusia hendaknya tidak tamak akan sebuah kekuasaan.

Menrut penilaian penulis bahwa apa yang disampaikan oleh seorang SBY ini sangat tepat sekali, dan sangatlah wajar, bahkan telah mengakui secara sportif bahwa dirinya akan keluar dari dunia politik kini. Bahkan SBY juga berpesan kepada presiden yang baru nanti untuk dapat memberikan yang terbaik untuk negeri ini, dan menjadikan negara ini besar. Penulis meyakini bahwa SBY kini tidak memiliki ambisi politik setelah usai menjabat presiden selama sepuluh tahun, sebab beliau ingin memberikan kesempatan kepada putra-putri bangsa terbaik untuk negeri ini.

Pastinya rakyat menilai jasa-jasa kepemimpinan seorang SBY selama memimpin bangsa ini, yang telah berjalan dengan baik dan membawa bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Semoga rakyat tidak melupakan apa yang telah diberikan SBY untuk negeri ini, dan menjadi salah satu tonggak sejarah bahwa kepemimpinan seorang SBY menjadi bukti bahwa dirinya sangat dikagumi rakyat Indonesia.

Jadi, jika kita pikir-pikir selama masa pak SBY ini, lumayan juga langkah Indonesia secara internasional. Terutama terkait dengan kebijakan terhadap perjanjian internasional dan korporasi asing.

Saya pernah baca di salah satu berita Internasional menceritakan bagaimana ketika itu Ibu Fadillah berbicara di WHO menuntut transparansi data DNA sequencing virus yang dikirim negara berkembang  ke GISN (Global Influenza Surveilance Network).  GISN ini sangat berkuasa selama 50 tahun dan 110 negara miskin serta berkembang selalu mengirim spesimen virus ke sini.

Ternyata virus ini dikirim ke Los Alamos New Mexico, AS, dibawah Kementrian Energi AS. Akhirnya, atas upaya sangat keras Menkes Indonesia ini, pertama kali dalam sejarah, data itu dibuka oleh WHO dan GISN diubah namanya menjadi GISRS (Global Influenza Surveillance and Response System) dengan mekanisme yang lebih terbuka (ada database untuk sharing)! Majalah The Economist saja memuji langkah Indonesia ketika itu sebagai revolusi transparansi!

Ini adalah salah satu contoh mengenai perjanjian internasional yang menyebutkan progres perjanjian internasional terkait genetic resources di Indonesia baru-baru lalu, dimana sumber daya genetik (SDG) Indonesia harus digunakaan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat.

Dan jika ada perusahan asing yang memanfaatkannya, maka negara miskin dan berkembang yang memiliki SDG tersbeut harus bisa mendapatkan ’sharing’ atas penggunaannya. Ini sangat penting, karena berapa banyak SDG yang diambil dan dimanfaatkan, kemudian dipatenkan, sementara negara berkembang atau negara miskin tidak mendapatkan bagiannya.

Selain itu, tentu saja mengenai UU Minerba yang berlaku mulai tahun 2014 ini, yang bikin gerah negara maju yang memiliki perusahaan tambang disini. Ancaman akan membawa regulasi ini ke WTO terus mengemuka. Termasuk keengganan Freeport untuk mematuhinya, juga mematuhi negosiasi ulang mengenai pembagian hasil dengan Indonesia.

Ini adalah nilai positif pemerintahan SBY terkait dengan negosiasi internasional. Dan saya merasa SDM yang terlibat disini benar-benar kompeten, bahkan kerjanya juga gila-gilaan. Karena bisa sampai pagi kalau mikir gimana posisi Indonesia dalam negosiasi tersebut.

Yah, jadi karena pemerintahan akan berganti, pertarungan menjadi Capres diperkirakan antara Jokowi dengan Prabowo (saya belum liat alternatif lain,  hehee), diharapkan yang baik dari pemerintahan lalu diteruskan, yang jelek diperbaiki. Kompetensi, keberanian, dan kemampuan leadership, manajemen bawahannya semoga nanti menjadi  prioritas, lebih baik dari pemerintahan sebelumnya.

Update News By : @N_besar

Incoming search terms:

• Pemilu 2014
• Pemilihan presiden
• Koalisi partai politik